KUATKEUANGAN.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik, mencontohkan penyerahan kasus mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke kejaksaan. Dadan dikenal sebagai tim sukses dan tim pakar Prabowo sebelum diangkat memimpin lembaga tersebut. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya telah membuktikan komitmen antikorupsi lewat sejumlah langkah konkret, termasuk menyerahkan bekas orang dekatnya ke aparat hukum. Ia menyebut Dadan Hindayana, yang pernah menjadi tim sukses dan tim pakarnya, tetap diproses hukum meski ia sendiri yang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (jadi) Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Hotel Sultan dan Pesan soal Loyalitas
Prabowo juga mengungkit penyitaan aset Hotel Sultan sebagai bukti lain bahwa hukum berjalan tanpa memandang kedekatan personal. Hotel itu dimiliki Pontjo Sutowo, yang ia akui sebagai kawannya.
"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan berapa banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.
Menurut Prabowo, posisi sebagai pejabat negara menuntut pemisahan tegas antara hubungan pribadi dan kepentingan publik. Ia menilai loyalitas politik tidak boleh menjadi tameng ketika seseorang melanggar aturan.
Larangan Bisnis Keluarga dan Kader Sejak Menjabat Menhan
Kebijakan serupa ia terapkan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Pada malam pertama setelah dilantik, Prabowo mengumpulkan seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya di Partai Gerindra untuk melarang mereka berbisnis dengan Kementerian Pertahanan.
"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," katanya.
Aturan itu berlanjut ketika ia menjabat Presiden. Prabowo mengaku memperingatkan seluruh kader Gerindra bahwa jabatannya tidak akan melindungi mereka jika terbukti bersalah. Ia lantas menyebut sejumlah kepala daerah dari Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum sebagai bukti peringatan itu bukan sekadar retorika.
"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, Saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.
Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya
Prabowo menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa kepentingan nasional dan rakyat harus berada di atas segala hal, termasuk solidaritas partai maupun hubungan personal. Ia menyebut prinsip itu sebagai landasan dalam mengambil setiap keputusan kenegaraan.
"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap konsistensi pemerintah dalam menindak pejabat yang tersandung kasus hukum. Sejumlah kalangan menanti apakah penegakan hukum akan berjalan setara, tanpa memandang kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.