KUATKEUANGAN.COM — Lebih dari 2.000 warga Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan sanggah setelah bantuan sosial mereka ditangguhkan karena terindikasi judi online. Dinas Sosial DIY memproses usulan itu ke Kementerian Sosial untuk menentukan apakah bansos bisa kembali cair. Berikut alur dan hal yang perlu dipahami dari kasus ini.
Penangguhan bansos akibat indikasi judi online menimpa ribuan penerima di DIY. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno menyebut pengajuan sanggah masih berproses dan selanjutnya diusulkan ke Kementerian Sosial. Berikut poin-poin yang perlu diketahui.
1. Ajukan Sanggah ke Dinas Sosial
Warga yang bansosnya ditangguhkan bisa mengajukan sanggah melalui Dinas Sosial DIY. Hingga Rabu (16/9), jumlah pengaju sudah menembus 2.000 orang. Dinsos memfasilitasi sanggah tersebut sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
2. Lengkapi Perubahan Desil
Selain sanggah, Dinsos juga membantu proses perubahan desil bagi penerima yang datanya perlu diperbarui. Suyarno menegaskan pihaknya hanya memfasilitasi, bukan yang memutuskan. "Jadi kami hanya membantu memfasilitasi gitu, untuk sanggah maupun untuk perubahan desil dan seterusnya," ujarnya.
3. Pahami Sebab Penangguhan
Rekening penerima terindikasi judi online lewat beberapa jalur berbeda. Ada yang memang memakai bansos untuk judol, ada pula yang datanya dipakai orang lain. "Macam-macam. Jadi memang ada yang benar-benar melakukan judol, ada gitu ya," kata Suyarno.
4. Waspadai KTP dan HP Dipinjam
Sejumlah kasus muncul karena identitas penerima dipakai pihak lain tanpa sepengetahuan mereka. KTP yang dipinjam ternyata digunakan untuk aktivitas judi online. Hal serupa terjadi pada HP yang dipinjam orang lain untuk judol.
5. Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Yang menentukan sanggah dikabulkan atau tidak adalah pemerintah pusat, bukan Dinsos DIY. Data yang sudah dihimpun tengah diproses untuk diusulkan ke Kementerian Sosial. Hasilnya akan menentukan apakah bansos bisa kembali diberikan kepada warga.
Dari Gunungkidul yang hampir 1.000 pengaju hingga kabupaten lain di atas 200 orang, gelombang sanggah ini menunjukkan banyak penerima merasa penangguhan perlu ditinjau ulang. Keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah pusat.