JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan jaminan penuh bahwa ketersediaan komoditas minyak mentah (crude) guna menopang kebutuhan konsumsi di dalam negeri berada dalam kondisi yang sangat terkendali, termasuk kepastian pasokan yang bersumber dari kerja sama dengan Rusia.
Pernyataan tersebut diungkapkan secara langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat merespons pertanyaan awak media terkait progres keberlanjutan rencana pembelian dan pengadaan impor minyak dari negara tersebut.
“Saya menyampaikan bahwa ketersediaan untuk crude kami insyaallah aman, termasuk bagian daripada Rusia,” kata Bahlil usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026) malam.
Kendati demikian, Bahlil belum bersedia merinci lebih jauh mengenai perkembangan operasional maupun teknis dari rencana impor minyak mentah lanjutan yang melibatkan pihak Rusia.
“Nanti yang teknis lainnya dari Rusia saya akan menjelaskan pada waktu yang tepat,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengagendakan penjajakan kontrak perdagangan berdurasi panjang untuk pengadaan komoditas energi dari kawasan beriklim dingin tersebut. Berdasarkan catatan data yang dihimpun, Indonesia tercatat telah merealisasikan pengiriman tahap awal impor minyak mentah asal Rusia sebanyak 770.000 barel pada periode lalu, yang menandai transaksi perdana sejak kesepakatan bilateral diteken pada April 2026.
Dalam proyeksi awalnya, volume total impor minyak mentah yang dibidik dari negara tersebut mencapai kisaran 150 juta barel. Menjelang bulan Agustus 2026, Bahlil sempat mengonfirmasi bahwa tahapan pengadaan gelombang kedua tengah bergulir, dan pemerintah berencana mengikat kerja sama itu dalam skema kontrak jangka panjang ke depannya.
Kebijakan pengadaan minyak dari Rusia tersebut dipastikan berjalan melalui mekanisme penugasan langsung oleh negara, alih-alih diserahkan kepada PT Pertamina (Persero), di mana eksekusi importasinya dijalankan lewat Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.
Skema khusus ini ditempuh sebagai bagian dari instrumen kebijakan strategis negara guna mengamankan stabilitas pasokan energi nasional, di mana komoditas yang berhasil dihimpun nantinya langsung didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan publik secara luas.
Di samping itu, Bahlil menegaskan bahwa langkah pengadaan energi lintas negara ini berpijak secara konsisten pada landasan politik luar negeri Indonesia yang merdeka dan menganut prinsip bebas aktif, sehingga pemerintah memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan mitra penyuplai energi secara independen tanpa intervensi pihak manapun.