KUATKEUANGAN.COM — Pemerintah menyelesaikan seluruh pembayaran surat utang krisis perbankan 1997-1998 senilai Rp640 triliun pada Agustus 2026. Pelunasan ini menutup babak panjang beban fiskal yang menekan APBN selama hampir tiga dekade.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan pelunasan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026). Ia menyebut total obligasi yang diterbitkan pemerintah saat menangani krisis 1997-1998 mencapai Rp640 triliun.
Angka itu mencakup obligasi rekapitalisasi perbankan dan surat utang yang diterbitkan untuk menutup Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Keduanya kini sudah tidak lagi membebani kas negara.
Dua Tahap Pelunasan yang Berbeda Waktu
Suahasil merinci pelunasan berjalan bertahap dalam rentang waktu panjang. Obligasi rekapitalisasi lebih dulu tuntas pada Juli 2020, sedangkan kewajiban surat utang BLBI baru selesai Agustus 2026.
"Kalau untuk beberapa jenis obligasi kita keluarkan, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di kemarin. Ini adalah suatu sejarah perjalanan sektor keuangan Indonesia, tapi dengan adanya penanganan krisis tahun 97-98 ketika itu, maka negara kita bisa terus melakukan reformasi dan bisa terus melakukan pembangunan sampai dengan saat ini," kata Suahasil.
Ia menegaskan pelunasan memakai setoran surplus Bank Indonesia ke kas negara sesuai amanat undang-undang. Skema itu membuat pemerintah tidak perlu menarik utang baru untuk menutup kewajiban lama.
Kenapa Ini Penting bagi Pembayar Pajak
Selama puluhan tahun, bunga dan pokok surat utang krisis menyerap ruang fiskal yang seharusnya bisa dipakai untuk belanja lain. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membayar kewajiban lama berarti berkurang pula dana untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
Dengan lunasnya seluruh obligasi krisis, tekanan itu hilang dari postur APBN. Pemerintah kini punya keleluasaan lebih besar mengarahkan belanja ke program produktif tanpa terganggu cicilan warisan 1998.
Bagi dunia perbankan, kabar ini juga menegaskan bahwa beban sistemik era BLBI benar-benar sudah ditutup. Bank-bank yang dulu menerima dana talangan tidak lagi terkait dengan kewajiban negara atas surat utang tersebut.
Jejak Krisis yang Tak Terulang
Suahasil menyebut penanganan krisis 1997-1998 sebagai titik yang memungkinkan Indonesia melanjutkan reformasi. Tanpa langkah penyelamatan saat itu, sektor keuangan nasional disebutnya tidak akan bertahan.
"Kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu ketika menangani krisis 97-98, pemerintah itu mengeluarkan total obligasi mencapai Rp640 triliun saat itu. Dan kita membayar kembali itu," ujarnya.
Reformasi perbankan pasca-1998 memang mengubah banyak hal, dari aturan kecukupan modal hingga pengawasan bank sentral. Kerangka itu yang kemudian jadi rujukan ketika Indonesia menghadapi guncangan keuangan berikutnya.
Pelunasan Rp640 triliun menutup satu pos warisan krisis yang lama dianggap beban permanen. Yang tersisa sekarang adalah memastikan kerangka pengawasan bank tetap kuat agar tidak ada lagi obligasi penyelamatan senilai itu di masa depan.