KUATKEUANGAN.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital mengajukan pagu anggaran 2027 senilai Rp11,52 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu. Kementerian yang dipimpin Meutya Hafid itu sekaligus menargetkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp27,89 triliun pada periode yang sama. Untuk menutup kebutuhan operasional, Kemkomdigi mengusulkan penggeseran anggaran dari sejumlah unit kerja.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan dua angka utama itu di hadapan Komisi I DPR RI dalam rapat kerja yang disiarkan langsung via daring, Rabu. Pagu Rp11,52 triliun tersebut akan dibagi ke seluruh satuan kerja di lingkungan Kemkomdigi, sementara target PNBP 2027 dipatok Rp27,89 triliun.
"Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak dan Ibu di Komisi I dengan kedua angka ini kami bisa memaksimalkan seluruh pagu anggaran dan juga dapat meningkatkan target-target kerja sehingga mampu mencapai target PNBP," kata Meutya.
BAKTI Kuasai Lebih dari Separuh Pagu Anggaran
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menerima alokasi terbesar, yakni Rp6,4 triliun. Angka itu setara lebih dari separuh total pagu anggaran kementerian.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital menyusul dengan Rp2,7 triliun, disusul Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital sekitar Rp1 triliun. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital mendapat Rp481 miliar.
Alokasi lain mencakup Sekretariat Jenderal dan lembaga kuasi Rp330,1 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp211,3 miliar, serta Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Rp103,7 miliar. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media memperoleh Rp97,1 miliar, dan Inspektorat Jenderal Rp40 miliar.
Penggeseran Anggaran Rp913,92 Miliar dari Tiga Unit Kerja
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menjelaskan kementerian mengusulkan penggeseran anggaran dari tiga unit kerja. BAKTI menjadi sumber terbesar dengan nilai yang digeser mencapai Rp534,32 miliar.
Dari Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital, kementerian mengusulkan penggeseran Rp350 miliar. Sementara dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, nilai yang digeser Rp29,6 miliar.
Menurut Ismail, kebutuhan dasar seluruh unit kerja eselon I di Kemkomdigi bisa dipenuhi melalui penggeseran alokasi tersebut.
"Jadi kebutuhan minimal dengan angka Rp11,5 triliun pagu anggaran ini insya Allah seluruh operasional, perkantoran, dan sebagainya sudah akan aman, berjalan dengan lancar," ujarnya.
Penyesuaian Anggaran Ikut Kebutuhan Operasional
Meutya menyampaikan kepada Komisi I bahwa kementerian akan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan operasional masing-masing satuan kerja. Penyesuaian itu menjadi dasar usulan penggeseran yang disampaikan Sekjen Kemkomdigi dalam forum yang sama.
Pembahasan bersama Komisi I DPR RI menjadi tahap lanjutan sebelum pagu anggaran 2027 ditetapkan. Dukungan komisi mitra menjadi kunci bagi Kemkomdigi untuk memaksimalkan seluruh pagu sekaligus mengejar target PNBP yang dibebankan pada tahun tersebut.