KUATKEUANGAN.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan jalur LRT Manggarai-Dukuh Atas sepanjang 2,1 kilometer mulai awal 2027 dengan kebutuhan investasi Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,7 triliun. Gubernur Pramono Anung menyiapkan tiga opsi pembiayaan sekaligus, termasuk suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Keterlibatan Danantara dinilai bisa menjaga APBD Jakarta tetap longgar untuk belanja publik.
Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada Rabu (16/9/2026) menjadi titik awal ekspansi jaringan rel di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak berhenti pada seremoni, melainkan langsung menyiapkan peta integrasi lanjutan dengan Manggarai sebagai poros utama.
Stasiun Manggarai selama bertahun-tahun menjadi titik transit tersibuk di Jakarta. Masuknya LRT ke kawasan itu diproyeksikan menampung lonjakan penumpang harian dari kisaran ribuan menjadi 60.000 hingga 80.000 orang per hari.
"Kurang lebih akan ada yang diangkut setiap hari antara 70-80 ribu penumpang. Dan saya berharap ini akan menjadi dan mengurangi beban kemacetan yang ada," kata Pramono.
Lima Moda Terhubung di Satu Titik
Di Manggarai, Pemprov DKI menyatukan lima moda transportasi sekaligus: LRT Jakarta, KRL Commuter Line, TransJakarta, Trans Jabodetabek, dan Kereta Bandara. Integrasi ini dirancang memangkas waktu perpindahan penumpang antarmoda tanpa harus keluar stasiun.
Setelah Manggarai-Dukuh Atas, radar ekspansi LRT diarahkan ke dua koridor lain. Pertama, Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium (JIS). Kedua, Velodrome menuju Halim yang disiapkan terkoneksi langsung dengan Kereta Cepat Whoosh.
Skema Pembiayaan: Obligasi, APBD, atau Danantara
Untuk koridor Manggarai-Dukuh Atas, Pramono menyiapkan tiga kategori sumber dana. Pembangunan ditargetkan mulai awal 2027 dan beroperasi penuh pada akhir 2028.
"Saya sebagai Gubernur Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk LRT Manggarai-Dukuh Atas Rp2,7 triliun yang akan kita mulai tahun 2027 awal. Jadi bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara," ujar Pramono.
Dukungan datang dari Istana. Saat meninjau stasiun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara perlu ikut mengawal proyek ini.
"Ada sedikit harapan dari Gubernur (Pramono) Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," tegas Prabowo saat meresmikan LRT rute Manggarai-Kelapa Gading.
Mengapa APBD Perlu Tetap Longgar
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pembiayaan rel berbasis fiskal murni menuntut dana sangat besar. Kehadiran Danantara menjadi alternatif selain obligasi daerah atau pinjaman.
"Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund menjadi solusi alternatif selain penerbitan obligasi daerah atau pinjaman, sehingga APBD Jakarta tetap terjaga untuk pembiayaan sektor publik dasarnya (pendidikan, kesehatan, serta subsidi operasional/PSO angkutan umum)," tutur Djoko kepada Warta Ekonomi, Jumat (18/9/2026).
Djoko juga menyoroti fungsi transportasi Jakarta yang melampaui batas administratif kota. Menurut dia, keterlibatan lembaga pembiayaan nasional menegaskan hal itu.
"Menghubungkan jaringan LRT Jakarta dengan simpul modal besar seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS mempermudah perpindahan moda (seamless intermodality) bagi masyarakat aglomerasi Jabodetabek," ujarnya.
Uji Kelayakan Finansial Jangka Panjang
Sebagai badan investasi, Danantara membawa perspektif komersial yang berbeda dari pembiayaan APBD. Djoko menilai hal ini mendorong penerapan skema optimalisasi lahan sekitar stasiun alias Transit-Oriented Development (TOD) dan pemanfaatan hak penamaan atau naming rights.
"Sehingga pendapatan non-tiket (non-farebox) LRT dapat menopang biaya operasional jangka panjang," tambah Djoko.
Bagi warga Jabodetabek, integrasi Manggarai berpotensi memangkas waktu tempuh dan biaya perpindahan antarmoda. Bagi pelaku usaha di sekitar stasiun, skema TOD membuka peluang pengembangan properti dan ritel yang menempel pada jalur rel.
Yang belum terurai dari rencana ini adalah besaran pasti porsi Danantara, jadwal penutupan pembiayaan, dan bentuk kerja sama dengan Pemprov DKI. Ketiga hal itu akan menentukan apakah target operasi akhir 2028 bisa dikejar tanpa membebani anggaran daerah.