KUATKEUANGAN.COM — Pemerintah Prancis meluncurkan rencana nasional merekrut 100.000 pekerja untuk industri pertahanan hingga 2030. Menteri Tenaga Kerja Jean-Pierre Farandou mengumumkan strategi ini di tengah gelombang pensiun dan lonjakan permintaan personel sektor persenjataan. Satuan tugas khusus yang dipimpin purnawirawan jenderal dibentuk untuk mempercepat pemenuhan tenaga kerja.
Pemerintah Prancis resmi membuka jalur rekrutmen besar-besaran bagi industri pertahanan. Menteri Tenaga Kerja Jean-Pierre Farandou mengumumkan rencana nasional dengan target menyerap 100.000 pekerja hingga 2030. Pengumuman ini pertama kali dilaporkan surat kabar Le Figaro pada Selasa.
Langkah tersebut merespons dua tekanan sekaligus: pensiunnya sebagian besar tenaga kerja terampil dan melonjaknya permintaan personel baru di sektor pertahanan. Pemerintah menilai pendekatan sektoral biasa tidak lagi memadai untuk menutup kekurangan itu.
Satuan Tugas Khusus dan 30 Konsultan Spesialis
Untuk mengeksekusi rencana ini, pemerintah membentuk satuan tugas pertahanan yang dipimpin seorang purnawirawan jenderal. Gugus tugas itu akan melibatkan 30 konsultan dengan spesialisasi di sektor pertahanan.
Struktur ini dirancang mempercepat koordinasi antara kementerian, industri, dan lembaga pelatihan. Satuan tugas juga bertugas mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja per lini produksi dan menyusun prioritas rekrutmen.
15.000 Program Pelatihan Vokasi Disesuaikan
Dari sisi pendidikan, sebanyak 15.000 program pelatihan vokasi akan disesuaikan agar lulusannya langsung memenuhi kualifikasi industri pertahanan. Penyesuaian kurikulum ini menyasar keterampilan teknis yang selama ini langka di pasar kerja.
Pemerintah daerah juga dilibatkan. Praja wilayah ditugaskan menyusun peta jalan lokal dan mengoordinasikan langkah di lapangan, sehingga rekrutmen tidak menumpuk di kawasan industri tertentu saja.
Penolakan Pekerja Renault dan Ancaman PHK
Rencana ini tidak sepenuhnya mulus. Florent Grimaldi, perwakilan serikat pekerja CGT di pabrik Renault, menyatakan sebagian besar pekerja tidak ingin memproduksi persenjataan di lini perakitan yang semula diperuntukkan bagi kendaraan.
"Karyawan Renault menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja jika menolak merakit senjata," ujar Grimaldi, menyoroti posisi pekerja yang terjepit antara keyakinan pribadi dan kelangsungan kerja.
Pernyataan itu menunjukkan kebijakan ini akan berbenturan dengan persoalan etika kerja, bukan sekadar ketersediaan tenaga kerja. Pemerintah belum merinci bagaimana mekanisme perlindungan bagi pekerja yang menolak ditugaskan di lini produksi pertahanan.
Jadwal Implementasi dan Tenggat 2030
Dengan tenggat 2030, pemerintah memiliki sekitar empat tahun untuk merealisasikan target 100.000 pekerja. Satuan tugas diharapkan segera memetakan kebutuhan per sektor dan menyiapkan jalur rekrutmen dari program vokasi.
Keberhasilan rencana ini akan bergantung pada seberapa cepat pelatihan vokasi menghasilkan lulusan siap kerja dan seberapa besar resistensi pekerja di perusahaan yang dialihfungsikan ke produksi pertahanan.
