KUATKEUANGAN.COM — Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam melaporkan 11 dari 13 indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sudah berstatus hijau. Dua indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai dan dukungan bagi korban rumah rusak berat atau hilang.
Wakil Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Marsma TNI Ridha Hermawan, menyampaikan capaian itu dalam kunjungan kerja ke Lubuk Basung, Rabu. Menurut dia, kondisi Agam kini jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
"Dari 13 indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, sebanyak 11 indikator telah berstatus hijau," kata Ridha.
Dua Indikator yang Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dari 13 indikator yang dipantau, dua belum mencapai target. Pertama, normalisasi sungai yang terdampak material bencana. Kedua, dukungan bagi warga yang kehilangan rumah akibat rusak berat atau hilang.
Ridha mengakui jumlah indikator kuning sempat lebih banyak. Progres penanganan yang dilakukan Pemkab Agam membuat statusnya berangsur membaik. "Awalnya indikator kuning masih cukup banyak, namun sekarang sudah banyak sekali progresnya," ujarnya.
Satgas menjalankan monitoring dan evaluasi berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi harian dilakukan untuk memperbarui data penanganan pascabencana. "Kami setiap hari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus terus mengupdate data-data terkait penanganan pascabencana," kata Ridha.
Huntap Padang Madani Ditargetkan Mulai Dibangun Akhir September 2026
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyebut kunjungan Satgas sebagai momentum mengevaluasi progres sekaligus menyampaikan kebutuhan yang masih memerlukan dukungan pemerintah pusat. Pemkab Agam melaporkan rencana pembangunan hunian tetap di kawasan Padang Madani, lahan eks PT Inang Sari, yang ditargetkan mulai dibangun akhir September 2026.
"Kami yakin dan percaya kedatangan Bapak Ridha beserta rombongan ingin melihat progres apa yang sudah kami lakukan. Kami juga percaya kedatangan Pak Ridha dan rombongan untuk membantu kami apabila masih terdapat kendala ataupun kekurangan yang diperlukan dalam membantu Kabupaten Agam," kata Iqbal.
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama di kawasan huntap. Pemkab Agam menyiapkan alternatif pembangunan sumur air tanah maupun jaringan pipa PDAM. Untuk mendukung pembangunan jaringan tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat karena nilainya cukup besar.
Ruas Jalan Provinsi dan Infrastruktur Lain Masih Dikebut
Dalam pertemuan itu, Pemkab Agam menyampaikan sejumlah kebutuhan yang berada di luar kewenangannya. Salah satunya ruas jalan provinsi Manggopoh–Kelok 44–Padang Lua yang terdampak longsor. Percepatan penanganan ruas itu membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rehabilitasi dan rekonstruksi juga berjalan pada sejumlah infrastruktur terdampak, meliputi jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, pemadam kebakaran, air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya. Pemkab Agam bersama pemerintah provinsi dan pusat memperkuat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta pemetaan risiko terhadap paket pekerjaan yang menghadapi kendala lahan, kawasan hutan, penyesuaian anggaran, maupun administrasi.
Pemerintah daerah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan layanan dan infrastruktur. Ketahanan Agam dalam menghadapi potensi bencana ke depan juga menjadi sasaran akhir dari seluruh rangkaian penanganan pascabencana ini.
